Nama Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, kembali menjadi sorotan publik terkait dugaan keterlibatannya dalam Kasus Budi Arie yang melibatkan judi online. Munculnya namanya dalam surat dakwaan membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan penting mengenai potensi pemeriksaan ulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan membuka peluang untuk memeriksa kembali Budi Arie Setiadi jika terdapat petunjuk baru dari hakim. Sebelumnya, Kasus Budi Arie ini telah membuat Budi Arie diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri pada Desember 2024.
Dugaan keterlibatan Budi Arie muncul dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dalam dakwaan tersebut, disebutkan adanya jatah 50 persen dari biaya penjagaan laman aktivitas ilegal yang diduga dialokasikan untuk Budi Arie.
Menanggapi hal ini, Budi Arie sendiri telah membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai praktik mafia akses judi online yang dilakukan oleh mantan anak buahnya. Baginya, tudingan tersebut adalah fitnah yang sengaja dilemparkan.
Menurut Budi Arie, para tersangka sengaja “menjual nama” menteri agar kejahatan yang mereka lakukan berjalan mulus. Ia mengklaim tidak ada aliran dana dari mereka kepadanya, dan justru saat menjabat Menkominfo, ia gencar memberantas situs judi online.
Pernyataan ini semakin memperumit Budi Arie, terutama setelah rekaman suara yang diduga Budi Arie beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia diduga menyinggung keterlibatan pihak lain, termasuk PDIP, dalam kasus judi online, yang kemudian memicu reaksi keras dari partai tersebut.
Beberapa kader PDIP bahkan telah melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Budi Arie atas tudingan yang menyakiti hati kader partai.
Kasus Budi Arie ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pakar hukum dan pengamat politik. Mahfud MD, misalnya, mendorong pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus dugaan judi online yang menjerat Budi Arie.
Penegasan Kapolri mengenai potensi konfirmasi ulang menunjukkan komitmen Polri untuk mengusut tuntas Budi Arie dan memastikan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Proses ini diharapkan berjalan transparan.