Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) bukan sekadar lembaga penegak hukum, tetapi juga pilar fundamental dalam menjaga kedaulatan negara. Fungsi strategis Mabes Polri mencakup seluruh spektrum keamanan nasional, dari pencegahan tindak pidana hingga penanggulangan ancaman transnasional. Peran sentral Mabes Polri ini sangat krusial dalam memastikan integritas dan stabilitas Indonesia di tengah dinamika global.
Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di kepolisian, Mabes Polri bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang bersifat nasional. Ini meliputi penyusunan strategi jangka panjang, penetapan prioritas penanganan kejahatan, serta alokasi sumber daya ke seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat Polda hingga Polsek. Misalnya, pada awal tahun 2025, Mabes Polri mengeluarkan pedoman baru mengenai penanganan kejahatan lintas batas, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan negara dari ancaman non-militer.
Mabes Polri juga menjadi koordinator utama dalam berbagai operasi berskala besar yang melibatkan lintas satuan atau wilayah, terutama untuk kasus-kasus yang mengancam stabilitas nasional. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memimpin investigasi kejahatan korupsi, terorisme, dan kejahatan siber yang kompleks. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) berperan dalam pengumpulan informasi intelijen untuk deteksi dini ancaman, sementara Korps Brigade Mobil (Korbrimob) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) adalah satuan respons cepat untuk penanganan situasi kritis. Pada tanggal 18 Juni 2025, di bawah arahan Mabes Polri, tim gabungan Bareskrim dan Densus 88 AT berhasil membongkar jaringan teroris internasional yang beroperasi di beberapa kota besar, menunjukkan efektivitas Polri dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman ekstremisme.
Selain fungsi represif, Mabes Polri juga fokus pada upaya preventif dan pelayanan masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan melalui pendekatan humanis. Melalui Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas), Mabes Polri mengarahkan program-program pencegahan kejahatan, pengaturan lalu lintas, serta penanganan bencana alam, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas sosial. Mabes Polri juga bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan pelatihan, memastikan bahwa setiap personel siap menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, peran Mabes Polri dalam menjaga kedaulatan negeri adalah komprehensif, mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan operasi, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi, untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.