Integritas sistem peradilan pidana di wilayah Banten sedang menjadi sorotan setelah terungkapnya skandal yang mencoreng wajah kepolisian setempat. Sebuah kasus mencengangkan mencuat ke publik ketika seorang penyidik Banten diduga kuat melakukan rekayasa terhadap barang bukti dalam sebuah kasus kriminalitas jalanan. Tindakan tidak terpuji ini menyebabkan seorang warga sipil yang tidak bersalah harus mendekam di balik jeruji besi selama berbulan-bulan sebelum akhirnya kebenaran terungkap di persidangan. Beruntung, melalui serangkaian fakta baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum, korban salah tangkap tersebut akhirnya dinyatakan bebas murni oleh majelis hakim.
Modus yang dilakukan oleh penyidik Banten tersebut melibatkan penanaman barang bukti ilegal di lokasi kejadian guna memperkuat tuduhan terhadap korban yang sudah ditargetkan sebelumnya. Hal ini dilakukan demi mengejar target penyelesaian kasus tanpa mempedulikan asas praduga tak bersalah dan kebenaran materiil. Kejadian ini menimbulkan kemarahan publik yang luar biasa, mengingat tugas utama seorang penyidik adalah mencari kebenaran, bukan menciptakan kejahatan demi prestasi semu di mata atasan. Integritas institusi kini dipertanyakan dan menuntut adanya reformasi total di unit reserse wilayah tersebut.
Pihak Propam Polda Banten kini telah menonaktifkan oknum penyidik Banten yang terlibat dan melakukan pemeriksaan maraton guna mengungkap motif di balik rekayasa tersebut. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan, oknum tersebut tidak hanya menghadapi pemecatan secara tidak hormat (PTDH), tetapi juga ancaman pidana atas pemalsuan bukti dan penyalahgunaan wewenang. Institusi Polri menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi anggota yang bekerja di luar prosedur hukum yang berlaku. Kompensasi dan rehabilitasi nama baik bagi korban salah tangkap juga sedang diproses sebagai bentuk tanggung jawab moral negara.
Dampak psikologis yang dialami korban akibat ulah penyidik Banten ini sangat mendalam, mulai dari hilangnya pekerjaan hingga stigma negatif di lingkungan sosial. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparat penegak hukum untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan objektivitas dalam setiap proses penyidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap kritis dan tidak takut untuk melaporkan setiap bentuk ketidakadilan yang dirasakan selama proses hukum berlangsung. Pengawasan eksternal dari lembaga seperti Kompolnas dan Ombudsman perlu diperkuat untuk meminimalisir ruang gerak oknum yang ingin bermain-main dengan nasib seseorang.