Satuan Reserse Kriminal (Sat-Reskrim) Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, tidak hanya terhadap tindak pidana umum tetapi juga dalam membina, mengkoordinasi, dan mengawasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas aparat dalam fungsi ini bertujuan untuk memastikan proses penyidikan oleh PPNS berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, profesional, dan akuntabel.
Salah satu tugas aparat Sat-Reskrim adalah melakukan pembinaan terhadap PPNS. Pembinaan ini dapat berupa pemberian pelatihan teknis penyidikan, sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS dalam menangani berbagai jenis perkara sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing. Misalnya, pada tanggal 15 Mei 2025, di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya, telah dilaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang diikuti oleh sejumlah PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Selain pembinaan, koordinasi merupakan tugas aparat Sat-Reskrim yang sangat penting. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah-langkah penyidikan antara Polri dan PPNS, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kewenangan kedua lembaga tersebut. Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, telah dilakukan pertemuan koordinasi antara Unit II Sat-Reskrim Polres Jakarta Selatan dengan PPNS dari Dinas Perdagangan terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran izin usaha. Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi penyidikan, pertukaran informasi, dan pembagian tugas yang jelas untuk mempercepat proses penegakan hukum.
Pengawasan terhadap kinerja PPNS juga menjadi tugas aparat Sat-Reskrim. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berjalan secara objektif, transparan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Bentuk pengawasan dapat berupa pemantauan berkas perkara, asistensi dalam proses penyidikan, hingga evaluasi kinerja secara berkala. Tim pengawas dari Sat-Reskrim Polrestabes Surabaya, misalnya, secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan penyidikan (LPDP) yang ditangani oleh PPNS di wilayah hukumnya.
Dengan melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, dan pengawasan secara efektif, Sat-Reskrim berperan penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum oleh PPNS. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.